Bangun Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari Dua Sisi

Tahukah kalian apa itu daerah 3T? Bagi kita yang tinggal di perkotaan mungkin hampir jarang sekali mendengar istilah tersebut. Daerah 3T adalah istilah untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Daerah 3T juga dapat dikatakan sebagai gerbang tapal batas Indonesia karena kebanyakan daerah ini berbatasan langsung dengan wilayah Negara tetangga. Setelah tahu apa itu daerah 3T, tidakkah kita menanyakan kenapa masih ada daerah seperti itu di Indonesia. Kita mungkin yang tinggal di kota-kota besar akan sulit membayangkan bagaimana hidup di daerah tersebut.

Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa setelah hampir 74 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat daerah 3T di Indonesia. Disini saya tidak akan menyinggung masalah politik namun saya akan membahas hal yang lebih realistis untuk dibahas. Salah satu faktor realistis tersebut adalah bentuk wilayah Indonesia, yang mana negara kita terdiri dari berbagai pulau dan dipisahkan oleh berbagai lautan. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa daerah-daerah tersebut seakan-akan luput dari pandangan pembangunan. Semakin panjangnya rantai pasokan baik dana dan pembangunan untuk sampai ke daerah tersebut menjadi hal yang patut kita perhatikan.

Namun kendala tersebut janganlah kita jadikan sebuah hambatan, namun harus mampu kita jadikan tantangan bagaimana kita harus dapat memeratakan pembangunan sehingga tidak adalagi istilah daerah 3T yang luput dari pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahantersebut dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi pihak swasta dalam program CSR.

Sisi Pemerintah

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah baik dalam hal kebijakan desentrasli dengan asas otonomi daerah, prinsip Nawacita dan APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Berbicara terkait desentralisasi tentunya kita tahu bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan adanya upaya desentralisasi ini diharapkan daerah 3T lebih diperhatikan karena wewenangnya sudah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahnya. Hal tersebut sekaligus menghilangkan kesan bahwa daerah 3T selalu luput dari mata Pemerintah Pusat.

Selain upaya desentralisasi, pemerintah juga memiliki program Nawacita yang berarti sembilan cita-cita. Nawacita merupakan salah satu agenda prioritas presiden Jokowi. Salah satu dari sembilan cita-cita tersebut adalah "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan bagaimana perkembangan daerah-daerah 3T. Pemerintah berprinsip bahwa dengan berkembang dan kuatnya daerah-daerah 3T maka akan kuat pondasi pemerintahan. Hal ini dapat kita analogikan seperti sebuah kerajaan dan daerah 3T kita ibaratkan sebagai tembok yang mengelilinginya. Ketika tembok tersbeut kokoh maka akan sulit ditembus musuh, namun ketika tembok tersebut lemah maka akan mudah ditembus musuh.

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Dari segi kebijakan APBN pemerintah juga sangat mendukung kedua prinsip diatas (desentralisasi dan Nawacita). Hal tersebut dapat kita lihat dalam postur APBN terkait dana transfer ke daerah dan dana desa. Pada APBN 2019 dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp756,77 triliun dan Dana Desa sebesar Rp70,0 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, dimana jumalh alokasinya Rp766,2T dan terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar 706,2T dan Dana Desa sebesar Rp60T. Kenaikan jumlah ini menandakan bahwa pemerintah sangat fokus untuk membangun dan memperkuat daerah-daerah 3T yang meliputi pembangunan infrastruktur termasuk jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan.

Jika kita melihat lebih dalam lagi terkait kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2019 dapat kita simpulkan berbagai hal berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH)

  • Minimal 50% dari DBH CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  • Penyelesaian kurang bayar DBH pada Triwulan IV.
  • Sharing beban subsidi BBM dan LPG dalam hal terdapat kenaikan realisasi PNBP Migas.

Dana Alokasi Khusus

Fisik
  • Fokus pada pembangunan SDM melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas.
  • Sesuai usulan daerah dan sejalan dengan dengan prioritas pembangunan nasional, dan memperhatikan aspirasi program pembangunan anggota DPR.
  • Penambahan sub-bidang GOR dan perpustakaan daerah.
Non-Fisik
  • Perbaikan kualitas kiner (BOS Kinerja)
  • Peningkatan unit cost BOS untuk pendidikan nasional
  • Afirmasi untuk daerah 3T

Dana Insentif Daerah

  • Memacu pebaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintah umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.

Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY

  • Percepatan pembangunan infrastruktur papua dan papua barat.
  • Pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan di Aceh.
  • Mendukung kewenangan keistimewaan dan pembangungan DIY.

Dana Desa

  • Fokus pada kegiatan prioritas desa, peningkatan porsi, pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa.
  • Penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa.
  • Penguatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan dana desa.
Terkait damoak nyata dari berbagai kebijakan diatas, disini penulis akan memfokuskan pada dana desa. Tugas dan fungsi ini diemban langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (KemenDes PDTT). Berbagai pencapaian yang nyata dapat kita lihat dari berbagai inforgrafis dibawah ini.

Sumber : https://www.kemendesa.go.id/

Dari infrografis yang penulis ambil dari situs KemenDes PDTT dapat kita lihat bahwa bukti nyata penerapan dana desa mampu meningkatkan desa mandisi dari yang sebelumnya ditahun 2014 sejumlah 2.898 menjadi 5.606, desa berkembang meningkat dari 50.763 menjadi 55.369 dan desa tertinggal berkurang dari 20.432 menjadi 14.461. Hal ini juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan di desa.  Selain itu penerapan dana desa juga memiliki berbagai inovasi antara lain:
  1. Wirausaha Desa
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk melahirkan pelaku wirausaha desa.
  2. Wisata Desa
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk mengembangkan destinasi wisata dan rekreasi
  3. Produk Unggulan Desa
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk mengembangkan produk unggulan desa.
  4. Pemerintahan yang Baik
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk tata pemerintahan yang baik dan bersih
  5. Sumber Daya Manusia
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  6. Layanan Sosial Dasar
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas layanan sosial dasar
  7. Infrastruktur Desa
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk pengembangan infrastruktur/sarana desa
  8. Teknologi Tepat Guna
    Praktik inovasi desa dan daerah tertinggal untuk pengembangan teknologi terapan/tepat guna

Sisi Swasta

Tidak hanya upaya dari pemerintah, dalam membangun daerah 3T berbagai peran dari pihak swasta juga terus dilakukan. Berbeda dari pemerintah, peran swasta dalam membangun daerah 3T tercermin dalam program CSR (Corporate Social Responsibility). Program CSR yang dilakukan pihak swasta pada dasarnya sama dengan konsep altruisme yaitu konsep tentang perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri dan hal itu dilakukan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Salah satu contoh nyata program CSR yang dilakukan di daerah-daerah 3T dan terbukti secara nyata berhasil adalah program CSR dari Korindo, Korindo merupakan salah satu perusahaan yang peduli terhadap permbangunan lingkungan dan sosial untuk desa-desa 3T.

Kesimpulan

Setelah berbagai hal telah penulis paparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk bangun perbatasan menjadi teras Indonesia  perlu di bangun dan dikembangkan baik dari infrastrukstur, kualitas SDM, dan ekonomi. Perlu adanya peran pemerintah dan pihak swasta dalam mewujudkan hal tersebut. Pemerintah dan pihak swasta tentu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan harus menjalin sinergi satu sama lain. Semua hal yang dilakukan adalah demi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

Penulis juga ingin mengajak kepada pembaca untuk berfikir rasional dan logis dimana pemikiran seperti ini hampir jarang kita jumpai ketika kita memperdebatkan pembanguan daerah 3T. Kebanyakan kita berprinsip bahwa desa-desa 3T jika kita beri dana dan kita subsidi dalam segala hal membuat daerah 3T dengan sendirinya akan berkembang, namun menurut penulis itu hal yang salah. Yang lebih rasional dan logis, perkembangan daerah 3T harus diikuti perkembangan SDM dan partisipasi maupun ide-ide kreatif dari masyarakat disana.
Bangun Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari Dua Sisi Bangun Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari Dua Sisi Reviewed by Si Panjoel on April 29, 2019 Rating: 5

6 komentar:

  1. Wah aku baru tahu kak kalau ternyata selain pemerintah ada pihak swasta yang ikut bangun Daerah tertinggal di Indonesia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wah terimakasih komentarnya. Iya harus sinergi antara pemerintah dan swasta

      Hapus
  2. Balasan
    1. Terimakasih sudah berkunjung dan menyempatkan berkomentar :)

      Hapus
  3. Daerah 3T harus selalu dikawal perkembangan pembangunannya. terutama pendidikannya. agar mereka tidak merasa dianaktirikan. Apalagi dengan adanya dukungan perusahaan swasta macam KORINDO group ini. Menyukseskan bisnis boleh, tapi harus turut memajukan pendidikan sekitarnya dan menjaga lingkungan hidup sekitarnya gar tetap lestari

    BalasHapus
    Balasan
    1. Nah benar sekali kak. Salah satu faktor utama ya SDM nya sendiri

      Hapus

Diberdayakan oleh Blogger.